REGULASI TURUNAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG ( bagian ke dua)

Kategori : Pemerintahan Sabtu, 03 Agustus 2019

REGULASI TURUNAN PELAKSANAAN
PEYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG (Bagian Kedua)

Takengon, 02 Agustus 2019

Terbitnya Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bagunan Gedung Kabupaten Aceh Tengah tentunya diharapkan dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik yang dalam hal ini dari segi penataan bangunan gedungnya. Untuk itu upaya dan dukungan dari semua pihak baik unsur penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat secara luas sangat diperlukan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, peran penyelenggara bangunan gedung menjadi salah satu hal penting yang perlu diketahui lebih lanjut. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 peraturan bupati dimaksud bahwa penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan instansi teknis terkait. Dengan demikian masing-masing pihak tentunya memiliki peran masing-masing sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Sangatlah penting untuk dapat bersinergi dan berbagi dalam bentuk koordinasi misalnya, agar penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dapat berjalan dengan baik.

Adapun keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) dalam penyelenggaraan bangunan gedung ini terkait fungsinya dalam menjalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana secara ketentuan dinyatakan bahwa keberadaan PTSP melekat pada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

Selanjutnya diketahui bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dalam penyelenggaraan bangunan gedung ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), memberikan pelayanan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), memberikan rekomendasi pendelegasian kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan, melakukan pengawasan umum terhadap pelayanan penerbitan IMB oleh kecamatan dan melakukan pendataan bangunan gedung dalam proses penyelenggaraan IMB dan pada proses permohonan SLF.

Untuk dapat melaksanakan tugas dimaksud, maka fungsi dan kewenangannya adalah dalam hal : pemberian informasi atas Ketetapan Rencana Kota (KRK), pelayanan informasi terkait persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB dan SLF, layanan informasi persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan IMB, menolak atau menerima permohonan baik IMB maupun SLF, menerbitkan, membekukan atau mencabut IMB serta memberikan rekomendasi atau tidak merekomendasikan pendelegasian wewenang penerbitan IMB kepada pihak kecamatan.

Untuk dapat menjalankan peran ini secara tertib dan lancar sudah tentu keberadaan tempat penerimaan layanan (loket) dan tim teknis menjadi penting pula. Loket sebagai front office PTSP harus mampu menjelaskan KRK, pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis termasuk terpenuhinya kelengkapan rekomendasi teknis lain dari instansi terkait bila dipersyaratkan. Apabila yang dipersyaratkan telah dinyatakan lengkap dan benar maka tahap pemprosesan dapat segera berlangsung.
Selanjutnya Tim Teknis DPMP yang merupakan unsur penunjang, perannya tidak kalah penting dari petugas loket/front office, hal ini dapat dilihat dari pembentukan keanggotaannya oleh bupati sampai pada pemilihan personil yang akan diturunkan, apakah untuk memfasilitasi kebutuhan yang berkenaan dengan kepentingan umum atau yang bukan berkenaan dengan kepentingan umum dan menariknya penugasan Tim oleh Kepala DPMP adalah untuk setiap permohonan penerbitan IMB yang personilnya ditentukan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Apabila kebutuhan tim adalah untuk memfasilitasi bangunan gedung untuk kepentingan umum maka DPMP meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk dapat mengajukan personil dari unsur TABG yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik untuk memenuhi kebutuhan tim.

Selanjutnya apabila kebutuhan tim adalah memfasilitasi bangunan gedung yang bukan untuk kepentingan umum maka Dinas Perumahan dan Pemukiman akan memilih dan memberikan personil sebagai anggota tim dari unsur pegawai ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian umum bidang arsitektur dan struktur.

Adapun tugas Tim Teknis DPMP ini meliputi :
- Melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan teknis untuk dokumen rencana teknis yang dimohonkan IMB-nya;
- Memberikan masukan untuk perbaikan dokumen rencana teknis;
- Memberikan persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung;
- Melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan SLF bangunan gedung baru perumahan MBR;
- Memberikan rekomendasi tertulis penerbitan SLF bangunan gedung baru perumahan MBR yang telah memenuhi persyatatan teknis;
- Memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pendataan bangunan gedung.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan DPMP sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka telah dapat diketahui sejauhmana peran DPMP dalam penyelenggaraan bangunan gedung saat ini di daerah.(JS)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32