PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Kategori : Pemerintahan Kamis, 22 Agustus 2019

PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PENERAPAN
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS)
(Bagian kedua)

Dalam rangka implementasi kebijakan percepatan pelayanan perizinan penanaman modal dan berusaha melalui sistem perizinan yang terintegrasi, makapada bulan Juni Tahun 2018 lalu, Presiden RI telah menerbitkan Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik. Ini merupakan salah satu langkah reformasi perizinan yang dilakukanuntuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah dalam menatapertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang terdiri dari 11 BAB dan 107 pasal menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pelayanan perizinan sesuai tuntutandunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global saat ini. Penataan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini sejalan dengan regulasi yang menyatakan bahwa pelayanan perizinan melakukan usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui PTSP. Untuk itu keberadaan PTSP perlu disempurnakan agar menjadi lebih elisien, melayani, dan modern.

Salah upaya yang paling signifikan untuk menata kembali pelayanan pada PTSP adalahmelalui penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikb(Online Single Submission/OSS). Melalui OSS, Pelaku Usaha dapat langsung melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi.
Secara garis besar, peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan mengenaihal-hal sebagai berikut :

1. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
4. sistem OSS;
5. Lembaga OSS;
6. pendanaan OSS;
7. insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan Berusaha melalui OSS;
8. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan Berusaha melalui OSS; dan
9. sanksi.

Ad. 1. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
Terdapat 2 (dua) jenis perizinan berusaha saat ini, yakni Izin Usaha (IU) dan Izin Komersial atau Operasional (IK/O), sedangkan pemohonnya terdiri dari pelaku usaha perseorangan dan non perseorangan. Terdapat hal baru yang menarik dalam regulasi ini, dimana bila sebelumnya penerbit izin melekat pada pemilik kewenangan sesuai dengan besaran wewenang yang dimilikinya mulai dari menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota maka berdasarkan regulasi ini pelaksanaan wewenang dimaksud wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Dengan demikian telah terjadi pergeseran peran dimana untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dan dan pejabat lain yang ditunjuk karena menerima pelimpahan/pendelegasian wewenang, Lembaga OSS lah yang harus menerbitkan Perizinan Berusaha dimaksud dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik.

Ad. 2. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
Pelaksanaan Perizinan Berusaha dimulai dengan kegiatan pendaftaran,penerbitan izin usaha (IU) dan izin komersial/operasional (IK/O) berdasarkan komitmen, pemenuhan komitmen (IU, IK/O), pembayaran biaya; fasilitasi, masa berlaku dan pengawasan. Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tahap pertama yang akan dilalui pelaku usaha sebagai bentuk pendaftaran atas keberadaan usahanya.

NIB sebagai identitas pelaku usaha untuk mendapatkan IU dan IK/O (termasuk pemenuhan persyaratannya). NIB akan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan dapat pula dicabut/tidak berlaku apabila pelaku usaha melakukan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan ketentuan yang berlaku. Demikian kompleksnya kegunaan NIB ini, disamping berlaku juga sebagai TDP (tanda daftar perusahaan), juga sebagai API (angka pengenal impor) dan dapat digunakan sebagai hak akses Kepabeanan.

Ad. 3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
Sebagaimana diketahui, terdapat sebanyak 20 sektor yang dikelola perizinannya melalui Lembaga OSS, dimana kementerian dan pimpinan lembaga terkait berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing. Standar yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan pada PTSP. Adapun yang tidak masuk dalam sub-sub
sektor pada layanan OSS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya pula secara sektoral (kementerian dan lembaga pemerintah) terkait.

Demikianlah sementara beberapa hal yang dapat disampaikan berkenaan dengan regulasi penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di daerah saat ini, dimana PTSP menjadi sentral layanan yang akan menjembatani pemenuhan kebutuhan perizinan pelaku usaha sesuai jenis komitmen yang telah disepakatinya dengan Lembaga OSS selaku institusi penerbit dokumen perizinan yang terintegrasi. PTSP juga akan tetap berperan dalam memfasilitasi berbagai jenis perizinan dan nonperizinan diluar system layanan OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sektoral. (JS)

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32