PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Kategori : Pemerintahan Kamis, 29 Agustus 2019

PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PENERAPAN
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS)
(Bagian ketiga)

Lanjutan dari pembahasan sebelumnya, dalam kesempatan kali ini akan coba diuraikan tentang keberadaan sistem, lembaga dan pendanaan OSS dimaksud berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 sebagai berikut :.

Ad. 4. Sistem Online single submission;

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, pemerintah telah melakukan perubahan yang mendasar atas penyelenggaraan perizinan di daerah. Kebijakan reformasi peraturan perizinan melalui pergantian dan pembuatan regulasi baru telah merubah mekanisme pelayanan perizinan yang ada selama ini.

Pelayanan perizinan berusaha menggunakan sistem yang terintegrasi menjadi acuan utama Pemerintah dalam membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem ini dengan nama Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Apabila pemerintah daerah memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem tersebut juga harus terintegrasi dengan sistem OSS sehingga hanya terdapat 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik. Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sendiri sampai saat belum memiliki sistem aplikasi perizinan elektronik yang mandiri dalam penyelenggaraan PTSP selain aplikasi OSS. Selanjutnya agar suatu sistem dapat terintegrasi ke dalam aplikasi OSS maka sesuai ketentuan harus terpenuhinya beberapa standar antara lain :

- standar otentikasi dan pengaturan hak akses baik dari dan ke sistem OSS;
- standar elemen data perizinan antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS;
- standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
- standar keamanan bersama dan tanda tangan digital; dan
- standar service level agreement antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS.

Ad. 5. Lembaga Online single submission;
Dengan ketentuan yang ada maka dapat diketahui bahwa Lembaga OSS berwenang untuk:

a. menerbitkan Perizinan Berusaha
b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha
d. mengelola dan mengembangkan sistem ;dan
e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem

Dalam pelaksanaan kewenangan ini adanya koordinasi dengan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Lembaga OSS yang dikoordinir oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Ad. 6. Pendanaan OSS;
Dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem OSS ini pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pendanaan dalam rangka pelaksanaannya di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun cakupan pendanaan OSS ini untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- penyediaan peralatan untuk pelaksanaan Sistem OSS;
- ketersediaan jaringan online untuk dapat mengakses sistem OSS; dan
- ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasionalkan sistem OSS dengan baik dan benar serta dapat mensosialisasikannya kepada para pelaku usaha.

Bila merujuk pada kondisi yang ada saat ini pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, peralatan kerja untuk melaksanakan sistem OSS masih sangat terbatas sehingga perlu adanya penambahan peralatan kerja. Adapun fasilitas jaringan online untuk mengakses sistem OSS memanfaatkan fasilitas layanan operator Telkomsel dengan kekuatan sinyal yang masih perlu ditingkatkan kedepannya.

Dari sisi kemampuan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan masih sangat memerlukan pembinaan baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan, mengingat sistem OSS menggunakan sistem operasional yang berstandar dan terus mengalami penyempurnaan sistem. Untuk itu ketersediaan anggaran yang memadai perlu menjadi perhatian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PTSP agar dapat terselenggara dengan baik. (JS)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32