PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS) (Bagian keempat)

Kategori : Pemerintahan Sabtu, 07 September 2019

Melanjutkan pembahasan kita tentang pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission berdasarkan kandungan PP Nomor 24 Tahun 2018, dalam kesempatan ini pembahasan meliputi pemberian insentif atau disinsentif atas pelaksanaan perizinan berusaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha dan adanya sanksi.

Ad.7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS

      Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah dapat menetapkan insentif atau disinsentif Kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. Insentif Tersebut dapat berupa Dana Insentif Daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan pelaksanaan berusaha. Sedangkan disinsentif bagi Pemerintah kabupaten dapat berupa penundaan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah. Tentunya dalam penerapan insentif dan disinsentif atas pelaksanaan perizinan berusaha Ini perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi yang berkenaan dengan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ad.8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha

      Adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan berusaha baik berupa hambatan dan lainnya maka sesuai kewenangan yang dimiliki hambatan ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS secara berjenjang maka pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

      Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, fasilitasi atas adanya permasalahan perizinan yang terjadi ditangani pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Sesuai dengan tugas dan fungsi dinas setiap permasalahan yang ada senantiasa ditindaklanjuti. Ada kalanya tindaklanjut dapat diselesaikan sepenuhnya oleh dinas karena kewenangannya, namun ada juga yang harus dikoordinasikan lebih lanjut pada instansi/SKPK terkait. Dalam rangka pencegahan permasalahan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pembinaan kepada para pelaku usaha juga dilakukan bersama SKPK terkait ke lapangan untuk memantau berbagai usaha yang rentan terjadinya permasalahan sosial kemasyarakatan dalam menjalankan usahanya.

      Terdapat hal menarik dalam regulasi ini berkenaan dengan prosedur penanganan laporan/pengaduan yang disampaikan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Sistem OSS dimana penyelesaiannya dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan di bidang administrasi pemerintahan. Setiap laporan/pengaduan yang masuk baik disampaikan langsung kepada pemerintah daerah maupun melalui Kejaksaan atau Kepolisian, maka laporan masyarakat tersebut diteruskan kepada bupati untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut. Hasil pemeriksaan ini dapat berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara atau yang menimbulkan kerugian negara; atau adanya tindak pidana yang bukan bersifat administratif. 

      Dalam hal kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Negara maka Penyelesaiannya dilakukan melalui penyempurnaan administrasi, dan apabila menimbulkan kerugian negara maka penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian Negara. Selanjutnya dalam hal hasil pemeriksaan APIP berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif maka hal ini akan diteruskan kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ad.9. Sanksi

      Pemberian sanksi ini berkenaan dengan pelayanan pemenuhan komitmen Izin Usaha atau izin Komersial/Operasional kepada Pelaku Usaha. Apabila pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan maka dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi tertulis sampai pada pengambilalihan dalam penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

      Pengambilalihan tugas ini oleh pemerintah dengan melimpahkannya kepada Lembaga OSS untuk merealisasikannya. Berkenaan dengan adanya pengenaan sanksi ini tentu arahnya tidak terlepas dari instansi penyelenggara PTSP di daerah itu sendiri dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Untuk itu menjadi penting bagi penyelenggara PTSP di daerah untuk betul-betul memahami tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan PTSP. Ketersediaan regulasi pendukung berupa pelimpahan kewenangan dari bupati dalam menyelenggarakan PTSP atas bidang/sektor yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya standar pelayanan maupun standar operasional prosedur menjadi bagian penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap penyelenggara PTSP agar dalam pelaksanaan tugas tidak terkena sanksi yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi. (JS).

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32