PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS) (Bagian kelima)

Kategori : Pemerintahan Rabu, 16 Oktober 2019

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam kandungan PP Nomor 24 Tahun 2018, maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba menguraikan secara bertahap 20 sektor pengelolaan perizinan berusaha yang dilakukan Lembaga OSS dan fasilitasi PTSP di daerah berkenaan dengan  pemenuhan komitmen atas persyaratan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan pasal 85 PP Nomor 24 Tahun 2018, 20 sektor perizinan berusaha dimaksud terdiri dari :
a. sektor ketenagalistrikan;
b. sektor pertanian;
c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. sektor kelautan dan perikanan;
f. sektor kesehatan;
g. sektor obat dan makanan;
h. sektor perindustrian;
i. sektor perdagangan;
j. sektor perhubungan;
k. sektor komunikasi dan informatika;
l. sektor keuangan;
m. sektor pariwisata;
n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
o. sektor pendidikan tinggi;
p. sektor agama dan keagamaan;
q. sektor ketenagakerjaan;
r. sektor kepolisian;
s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
t. sektor ketenaganukliran

Untuk efektifnya pelayanan perizinan berusaha ini, kementerian dan pimpinan lembaga terkait berkewajiban dalam menyusun dan menetapkan Standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing. Dengan demikian PTSP daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memiliki pedoman standar pelayanan yang tertib dan akurat.
Adapun kementerian dan lembaga yang telah menindaklanjuti standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dapat diketahui melalui penerbitan surat keputusan menteri/lembaga sebagai berikut :

1). Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
2). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
3). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
4). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan;
5). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor Pp.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
7). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 tentang Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;.
8). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11 /2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /11/2018 tentang Tata cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12). Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 543/MEN-KP/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
13). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
14). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan;
15). Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
16). Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
17). Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir;
18). Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
19). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
20). Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika;
21). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan;
22). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;.
23). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
24). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta;
25). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;.
26). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
27). Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil;
28). Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
29). Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30). Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
31). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;;

Ad.1. Sektor Ketenagalistrikan

Berkenaan dengan perizinan berusaha di sektor ketenagalistrikan, mencermati Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan, maka dapat diketahui bahwa jenis perizinan berusaha yang diatur terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial/operasional.
Adapun yang masuk dalam kategori Izin Usaha terdiri dari :
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Izin Operasi;
- Penetapan Wilayah Usaha;
- Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara;
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
- IPJ Telematika.
Selanjutnya terhadap izin yang ada dalam kategori Izin Usaha tersebut diturunkan lagi menjadi berbagai jenis izin yang lebih spesifik dan detail.
Adapun kategori Izin Komersial/operasional terdiri dari :
- Sertifikat Laik Operasi;
- Sertifikat Badan Usaha; dan
- Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan,

Ad.2. Sektor Pertanian

Berkenaan dengan perizinan berusaha di sektor pertanian, mencermati Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian maka dapat diketahui bahwa jenis perizinan berusaha yang diatur terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial/operasional.
Adapun yang masuk dalam kategori Izin Usaha terdiri dari :
- Izin Usaha perkebunan;
- Izin Usaha tanaman pangan;
- Izin Usaha hortikultura;
- Izin Usaha peternakan;
- Izin Usaha obat hewan;
- pendaftaran usaha perkebunan;
- pendaftaran usaha tanaman pangan;
- pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan
- pendaftaran usaha peternakan.
Selanjutnya terhadap izin yang ada dalam kategori Izin Usaha tersebut diturunkan lagi menjadi berbagai jenis izin yang lebih spesifik dan detail.
Adapun kategori Izin Komersial/operasional terdiri dari :
- izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman;
- izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
- izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik;
- izin pemasukan agens hayati;
- izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan;
- izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
- izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
- rekomendasi ekspor/impor beras tertentu;
- rekomendasi impor produk hortikultura;
- rekomendasi teknis impor tembakau;
- rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
- rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi;
- pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;
- pendaftaran alat mesin pertanian;
- pendaftaran pakan ternak;
- pendaftaran/registrasi obat hewan;
- pendaftaran/pelepasan varietas tanaman;
- perlindungan/pendaftaran varietas tanaman;
- pendaftaran pestisida;
- pendaftaran pupuk; dan
- penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan
Untuk izin yang ada dalam kategori Izin Opersional ini juga diturunkan lagi menjadi bagian izin yang lebih spesifik dan detail.

Ad.3. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;

Berkenaan dengan perizinan berusaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa regulasi pendukung antara lain Permen LHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018, Permen LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018, Permen LHK No. Pp.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018, Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018, Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018, Permen LHK No. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11 /2018 dan Permen LHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/ KUM.1 /11/2018. Mencermati beberapa ketentuan dalam peraturan dimaksud maka dapat diketahui bahwa jenis perizinan berusaha yang diatur terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial/operasional.
Adapun yang masuk dalam kategori Izin Usaha terdiri dari :
- Bidang Pemanfaatan Hutan;
- Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- Bidang Industri Kehutanan;
- Bidang Perbenihan;
- Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar;
- Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
- Bidang Lingkungan Hidup;
- Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
Selanjutnya atas bidang yang masuk dalam kategori Izin Usaha ini diturunkan lagi menjadi berbagai jenis izin yang lebih spesifik dan detail.
Adapun kategori Izin Komersial/operasional terdiri dari :
- Bidang Perbenihan;
- Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
- Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- Bidang Pembuangan Air Limbah; dan
- Bidang Emisi yaitu Izin Emisi.
Selanjutnya atas bidang yang masuk dalam kategori Izin Komersial/operasional ini diturunkan lagi menjadi berbagai jenis izin yang lebih spesifik dan detail.

Ad.4. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Perizinan berusaha di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pedoman Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 dan Nomor 19/PRT/M/2018 mengatur tentang : penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi, IMB dan SLF. Pada bidan jasa konstruksi perizinan berusaha terdiri dari Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) dan IUJK badan usaha.
Untuk jenis TDUP meliputi usaha jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi. sedangkan untuk jenis IUJK badan usaha meliputi jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
Untuk jenis TDUP, komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha berupa sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8 dan atau sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5. Sedangkan untuk jenis IUJK komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha berupa kepemilikan SBU (Sertifikat Badan Usaha)./(JS).

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32