PERATURAN BUPATI
Ditulis oleh admin, pada Rabu, 04 September 2019

Draf

 BUPATI ACEH TENGAH

ﻪﭭﺗ ﻪﻴﭼﺃ ﻲﺗﺎﻓ ﻮﺑ

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah memerlukan percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat;

b. bahwa kebijakan Pemerintah menata kembali perizinan berusaha telah merubah mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara Lembaran Negara tahun 1956 nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ( Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034 );

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 87);

17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Kabupaten Aceh Tengah;

18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktur pada Dinas Penanman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN DAN NONPERIZINAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
5. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai daritahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan syarat (checklist)
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut DPMP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP di daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan kabupaten Aceh Tengah.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
16. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tim Teknis PTSP adalah Tim yang anggotanya terdiri dari unsur SKPK terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Pasal 2
(1). Penyelenggaraan PTSP dalam rangka layanan perizinan berusaha baik melalui OSS maupun layanan perizinan berusaha diluar OSS yang menjadi kewenangan daerah.
(2). Dalam pemberian layanan perizinan, pendelegasian kewenangan bertujuan untuk mempermudah proses dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.

Pasal 3
(1) Bupati mendelegasikan wewenang fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
(2) kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup bidang/sub bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keterangan pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha sebagaimana ditentukan oleh lembaga OSS dalam mendapatkan izin usaha dan izin komersial/operasional nya dan penerbitan izin lainnya diluar OSS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
Pasal 4
(1) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP yang dilaksanakan oleh DPMP meliputi bidang :
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Sosial
f. Tenaga kerja
g. Pertanahan
h. Lingkungan Hidup
i. Perhubungan
j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
k. Penanaman Modal
l. Kepemudaan dan Olah Raga
m. Kebudayaan
n. Perikanan
o. Pariwisata
p. Pertanian
q. Perdagangan
r. Perindustrian
s. Keuangan
(2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang pendidikan

(3) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang kesehatan.
2. Izin Praktek Bidan.
3. Izin Kerja/Praktek Perawat
4. Izin Kerja/Praktek Perawat Gigi
5. Izin Kerja/Praktek Refraksionis Option dan Oktmetris
6. Izin Puskesmas
7. Izin Praktek Dokter Umum
8. Izin Praktek Dokter Bersama
9. Izin Praktek Dokter Spesialis
10. Izin Kerja/Praktek Fisioterapi
11. Izin Kerja/Praktek Apoteker
12. Izin Kerja/Praktek Farmasi/Analis

(4) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(5) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

(6) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang Sosial

(7) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang Tenaga Kerja

(8) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang pertanahan

(9) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang lingkungan hidup

(10) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang perhubungan

(11) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang koperasi dan usaha kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang koperasi dan usaha kecil menengah

(12) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang penanaman modal

(13) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang pemuda dan olah raga

(14) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang kebudayaan

(15) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang perikanan

(16) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang pariwisata

(17) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang pertanian

(18) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang perdagangan

(19) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi :
1. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Perizinan bidang perindustrian

(20) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :
1. Surat Izin Pemasangan Reklame

(21) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a) Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b) Penerbitan dokumen izin dan nonizin/keterangan pemenuhan komitmen;
c) Penyerahan dokumen izin dan nonizin/keterangan pemenuhan komitmen; dan
d) Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin/keterangan pemenuhan komitmen.
(22) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganannya dilakukan oleh Kepala DPMP dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

BAB III
KOORDINASI
Pasal 5
(1) DPMP dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat kabupaten terkait;
(2) Dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada satuan kerja perangkat kabupaten terkait;
(3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat kabupaten terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representasi perangkat kabupaten terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan;
(2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pemeriksaan teknis lapangan dibawah koordinasi kepala DPMP;
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7
(1) Dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (20) pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku;
(2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

 BAB IV

PEMBIAYAAN
PASAL 8
Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pembiayaannya sesuai dengan rencana anggaran pada satuan kerja perangkat kabupaten dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
ATURAN PERALIHAN
PASAL 9

Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan nonperizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal Agustus 2019
BUPATI ACEH TENGAH

 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH

 

KARIMANSYAH.I

 

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32