KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Ditulis oleh admin, pada Rabu, 04 September 2019

Draf

   BUPATI ACEH TENGAH

ﻪﭭﺗ ﻪﻴﭼﺃ ﻲﺗﺎﻓ ﻮﺑ


KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 065/ /2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri    Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan bupati dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara Lembaran Negara tahun 1956 nomor 1107 ) Jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ( Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034 );

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Kabupaten Aceh Tengah;
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktur pada Dinas Penanman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah;

17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH

KESATU : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan terbagi atas :

1. Standar Pelayanan, terdiri dari :
a. Dasar hukum;
b. Persyaratan pelayanan;
c. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;
d. Jangka waktu penyelesaian;
e. Biaya/tarif
f. Produk layanan;
g. Sarana/prasarana atau fasilitas;
h. Kompetensi pelaksana;
i. Pengawasan internal;
j. Penanganan pengaduan,saran dan masukan;
k. Jumlah pelaksana;
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan;
n. Evaluasi kinerja pelaksana.
2. Standar Operasional Prosedur, terdiri dari :
a. Nomor standar operasional prosedur;
b. Tanggal pembuatan;
c. Tanggal revisi;
d. Tanggal pengesahan;
e. Disahkan oleh;
f. Nama standar operasional prosedur;
g. Dasar hukum;
h. Kualifikasi pelaksana;
i. Keterkaitan;
j. Peralatan/perlengkapan;
k. Peringatan;
l. Pencatatan dan pendataan;
m. Uraian prosedur;
n. Pelaksana;
o. Kelengkapan;
p. Waktu
q. output

KETIGA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada poin KESATU adalah bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana yang telah didelegasikan bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan pedoman bagi pelaksana dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;

KELIMA : Terhadap bentuk perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS), maka Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh lembaga/ kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Takengon
pada tanggal : Agustus 2019

BUPATI ACEH TENGAH

 

SHABELA ABUBAKAR

Tembusan :
1. Para Kepala SKPK dalam Kab. Aceh Tengah;
2. Arsip.

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32