Kepala Dinas
Ditulis oleh admin, pada Jumat, 31 Mei 2019

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dasar : Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
e. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara priodik untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
j. Melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
e. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
f. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
j. Penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekda secara periodik;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32