RENJA
Ditulis oleh admin, pada Senin, 17 Desember 2018

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Sedangkan untuk prioritas Program dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017.
Pada tingkatan SKPK dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) - SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.
Rencana Kerja (Renja) SKPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dokumen resmi SKPD, yang disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir.
Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11) Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
12) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

13) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
14) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem Perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang efektif, maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Aceh Tengah.
3) Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
4) Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi Dinas.
Tujuan dalam Penyusunan Rencana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan.
2) Terpenuhinya perencanaan, pelaksanaan program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
3) Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat
4) Terkendalinya pelaksanaan kegiatan proses Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
5) Tertatanya lingkungan perizinan yang tertib dan nyaman sehingga kegiatan proses dunia usaha dapat berjalan dengan baik
6) Terkoordinirnya proses pelayanan Penanaman Modal dan perizinan dalam rangka terciptanya suasana lingkungan berusaha bagi masyarakat melalui koordinasi antar dinas terkait.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :
Bab I :
Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPK Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah, dengan landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II :
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2019
Berisikan evaluasi pelaksaan Renja SKPK tahun 2014, analisis kinerja pelayanan SKPK dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK.

Bab III :
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019
Berisikan tujuan dan sasaran Renja SKPK serta program dan kegiatan tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

Bab IV : Penutup

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPK, proses penyusunan Renja SKPK, keterkaitan antara Renja SKPK dengan dokumen RKPD, Renstra SKPK, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPK, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPK.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPK.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPK, serta susunan garis besar isi


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPK sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPK berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPK tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPK

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPK berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPK dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPK;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPK;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPK dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan; dan

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPK

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPK.
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB II

EVALUASI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (DPMP) KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018 telah melaksanakan 5 (lima) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran sebesar Rp. 324.295.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 100 %

Indikator programnya adalah : Tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Kegiatan surat menyurat, penyediaan peralatan kantor, dan kegiatan yang sifatnya rutin lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.327.373.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 90,51 %. Indikator programnya adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dengan baik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan gedung kantor dan rehab gedung kantor Indikator Output kegiatannya adalah : (1) pengadaan kendaraan dinas/operasional (2) Pengadaan peralatan gedung kantor (3) Pengadaan mobileuer (4) 1 unit Gedung Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah, (2) Kendaraan Dinas/Operasional (3) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 95 %

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan anggaran sebesar Rp.185.000.000 Indikator programnya adalah Terwujudnya Proses Pelayanan Perizinan melalui sistim online dengan mengakses website Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Pemutakhiran dan Penyesuaian database proses pelayanan perizinan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator programnya adalah Terwujudnya pengaturan terhadap lokasi/tempat usaha sehingga terciptanya lingkungan usaha yang baik. Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 95,98 %. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Peninjauan kelapangan bersama Tim Teknis Dinas dalam menentukan lokasi/tempat terhadap usaha yang menimbulkan dampak gangguan baik izin baru maupun izin yang akan diperpanjang.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

5. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
Indikator programnya adalah Meningkatnya Pemahanan tentang peraturan perundang- undangan perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 318.627.000, Proporsi realisasi anggaran sebesar 90,17 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang- undangan dengan kegiatan Sosialisasi pelimphan sebagian penandatanganan perizinan dan non perizinan ke kecamatan
b. Publikasi Peraturan Perundang- undangan, Indikator Output kegiatannya Terwujudnya brosur, banner, spanduk yang memuat tentang peraturan perundang- undangan perizinan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c. Koordinasi Kerjasama pelaksanaan penertiban Qanun/Peraturan Daerah
Indikator Output kegiatannya adalah peninjauan kelapangan terhadap dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang sudah memiliki izin dan yang belum memiliki izin Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

Dari Analisis pencapaian kinerja 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2018 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 93.06 %.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dan Pencapaian Renstra SKPK yang berkaiatan dengan Renstra SKPK Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah.


Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan salah satu subjek dalam menunjang pembangunan daerah melalui pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan dituntut membuat perencanaan tahunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat agar mampu menunjang perekonomian masyarakat yang bergerak dibidang dunia usaha sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi bagi masyarakat di kabupaten Aceh Tengah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dengan program daerah.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan regulasi diatas Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah memiliki keterkaiatan dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan dalam perencanaan pembangunan khususnya pelayanan perizinan bagi masyarakat yang bergerak dibidang dunia usaha.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 Kantor P2TSP didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan pelayanan perizinan serta kinerja pengendalian, monitoring dan evaluasi koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPK, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan Proses pelayanan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk sejak Tahun 2008 s/d sekarang telah banyak mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas tersebut meliputi :

1. Meningkatnya pemahaman bagi masyarakat pelaku usaha bahwa legalitas suatu usaha dibuktikan dengan memiliki izin untuk semua Usaha melalui sosialisasi tentang peraturan perundang- undangan perizinan ;

2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPK dalam proses pelayanan perizinan

3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran ;

4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap proses pelayanan melalui pedoman SOP dan SP.
5. Terwujudnya mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan melalui Teknologi informasi dengan sistim online website Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah.

6. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah melalui monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.
7. Tertibnya pengaturan perizinan melalui survey lokasi lapangan bersama Tim Teknis Dinas Terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok diantaranya :

1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan tahunan masih ada yang belum

dicantumkan dalam rencana Strategis Dinas .

2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen proses pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah maupun hasil kajian Dinas Teknis terkait

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

4. Belum adanya sistem informasi pelayanan yang terpadu sehingga data dan informasi menyangkut investasi belum terkelola dengan baik;

5. Belum tersusunnya standar Operasional Prosedur yang terukur bagi setiap jabatan struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan perizinan antara Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dengan SKPK terkait;

Dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan perizinan kedepan, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang prima dan berkualitas dengan mengedepankan sosialisasi dan koordinasi serta peningkatan kualitas SDM yang ada, serta menerapkan sistim informasi perizinan melalui seistim online.
Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPK berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPK dan Indikator Kinerja kunci dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini:

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPK terkait sehingga proses pelayanan berjalan dengan lebih terarah, rangkaian kinerja pelayanan dalam menghadapi hambatan- hambatan proses pelayanan :
1. Mengoptimalkan kerjasama dengan tim teknis dinas terkait dalam proses pelayanan perizinan
2. Terwujudnya proses pelayanan melalui SDM yang berkualitas
3. Terciptanya keselarasan dan komitmen antar Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dan SKPK terkait dalam menentukan kebijakan proses pelayanan
4. Terwujudnya regulasi- regulasi dalam dalam pelaksanaan kegiatan proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
Dalam pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kepentingan masyarakat sehingga penyelenggaraan proses pelayanan dapat berjalan dengan baik, namun dalam perjalanannya Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah mesih meiliki beberapa kendala diantaraya :
1. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas teknis dalam rangka proses pelayanan perizinan
2. Masih lemahnya pemahaman terhadap proses penyelenggaraan fungsi pelayanan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana

Adapun strategi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap pencapaian nasional/global adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan aparatur;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas izin usaha;
3. Pengoptimalan dan pengembangan sumber penerimaan daerah;
4. Memperkuat koordinasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak dan restribusi dengan oihak terkait (eksekutif dan legislatif)
5. Memperkuat jejaring kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
/Kota Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha;
6. Mengembangkan sistem Informasi perizinan berbasis teknologi informasi;
7. Memantapkan sistem monitoring, pelaporan dan evaluasi proses pelayanan perizinan;
8. Tersosialisasinya ketentuan terkait dengan proes pelayanan dan pembinaan pengawasan bidang perizinan usaha.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan yang telah direncanakan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam renstra 2017-2022 dan telah disesuaikan dengan dengan RKPD walaupun dalam perjalanan masih terdapat Program dan Kegaiatan yang perlu dilaksanakan tergantung terhadap kebutuhan terkait dengan pelaksanaan proses pelayanan sehingga pelayanan perizinan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan.
Perumusan program dan kegiatan masih mengacu pada tahun sebelumnya sehingga proses pelaksanaanya tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan, namun ada juga beberapa kegiatan yang baru dalam rangka menunjang proses pelayanan perizinan.
Proses kebutuhan untuk menunjang peningkatan pelayanan perizinan melalui beberapa kegiatan baru, diharapkan dalam perjalanannya dapat memberikan pemahaman kepada publik khususnya masyarakat yang bergerak dibidang dunia usaha, sehingga animo masyarakat untuk menyadari bahwa legalitas suatu usaha tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen izin meningkat., beberapa Program/kegiatan baru Tahun 2016 untuk menunjang hal tersebut diatas diantaranya.
Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah telah merencanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung prioritas tersebut namun dalam perjalanan terkadang terdapat program/kegiatan baru untuk mendukung terlaksananya proses pelayanan perizinan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan terbitnya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu di Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga teknis di daerah dimana satuan kerja perangkat daerah Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah menyusun perencanaan pelayanan perizinan berdasarkan SPM dan SOP.
Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tanatangan dan permasalahan pokok antara lain :
1. Perubahan peraturan dan pedoman yang mengatur mekanisme pelayanan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan perizinan ;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang legalitas perizinan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana;
5. Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan sering mengalami kendala hal ini disebabkan proses dan mekanisme terkadang membuutuhkan siklus waktu yang panjang dan memiliki pertimbangan teknis;
6. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencanaan;
7. Belum optimalnya penelolaan dan pemanfaatan data informasi teknologi; dan
8. Belum optimalnya pelaksnaan monitoring dan evaluasi izin usaha yang dilakukan oleh dinas terkait.
Kondisi tersebut diatas erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kab. Aceh Tengah yang membantu Kepala Daeah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
Sedang beberapa faktor yang meyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perncanaan tersebut meliputi :
1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain : SKPK, DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme pelayanan Perizinan yang sesuai dengan ketentuan;
3. Meningkatnya konsistensi antara peraturan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intesisitas pendamping untuk kegiatan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan di tingkat Kabupaten dan kecamatan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kab. Aceh Tengah terkait;
5. Tersedianya sarana/prasaran dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran melaksanaan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama di kabupaten Aceh Tengah adalah tingginya pencemaran terhadap DAS dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hingga sekarang Kabupaten Aceh Tengah belum mempunyai Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga perangkat untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tengah belum tersedia.
Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

 

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukan diatas dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan ditetapkna tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

 


Mempunyai Tujuan :
Terwujudnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional.

 

Mempunyai tujuan :
Optimalisasi dan pemantauan pelayanan internal wujud dari pelayanan yang baik

 

Mempunyai tujuan :
Terwujudnya pelayanan perizinan yang baik bagi masyarakat pelaku usaha secara transparan


Mempunyai tujuan :
Optimalisasi pelayanan perizinan lebih baik melalui sarana pendukung yang memadai

Mempunyai tujuan :
Optimalisasi pelayanan perizinan lebih baik melalui sarana pendukung yang memadai


3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

1. Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program penunjang pelaksnaan seluruh program dan kegiatan dimana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima di bidang administrasi perkantoran. Program-program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komuniskasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersiahan kantor
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g. Penyediaan alat tulis kantor
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
j. Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor
k. Penyediaan peralatan rumah tangga
l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
m. Penyediaan makanan dan minuman
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
o. Penyediaan jasa instalasi jaringan listrik/air/telepon
Adapun capaian program diatas dapat diukur dengan indikator hasil dari program ini yaitu:
a. Terwujudnya informasi yang jelas dan akurat
b. Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
c. Terwujudnya kelancaran dalam berkendaraan dinas
d. Tercapainya target kerja setiap bulan
e. Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman
f. Terlaksnananya kegiatan administrasi perkantoran
g. Termonitornya informasi mengenai restribusi diKabupaten Aceh tengah
h. Meningkatnya pengetahuan SDM Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
i. Ketaatan disiplin pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah meningkat
j. Meningkatnya kelancaran hubungan kerja pusat dan provinsi
k. Meningkatnya kelancaran hubungan kerja dengan kecamatn, des dan SKPD di kabupaten Aceh Tengah
l. Terlaksananya tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
m. Meningkatnya hubungan baik dengan instansi vertikal
n. Terlaksananya pembangunan daerah melalui dana APBK

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Arahan kebijakan dari program peningkatan sarana prasarana aparatur adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang sistem program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptomalkan sarana dan prasarana yang da dalam menunjang proses pelaksanaan administrasi perkantoran, yang terdiri dari :
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b. Penadaan mobiler
c. Pengadaan komputer
d. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi
e. Pengadaan sarana penunjang perkantoran
f. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
g. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
h. Pemeliaharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Adapun indikator hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :
a. Terpenuhinya kendaraan bermotor SKPD
b. Terpenuhinya mobiler SKPD
c. Terpenuhinya peralatan multi media bagi SKPD
d. Terpenuhinya peralatan studio dan komunikasi SKPD
e. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumag tangga SKPD
f. Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang perkantoran
g. Terciptanya kondiisi kenderaan dinas yang baik
h. Terciptanya kondisi peralatan gedung kantor yang baik

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk menghilangkan image atau kesan dimata masyarakat bagi dalam memberikan pelayana kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat erasa nyaman dan berbaur bersama aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dalam memeberikan pelayanan perizinan melalaui kegiatan dalam program ini diharapkan dapat nmemebawa dampak yang signifikan untuk kelangsungan perwujudan pelayanan yang baik, adapun kegiatan tersebut yaitu :
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Adapun indikator hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya kesan baik aparatur
b. Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
c. Terpenuhinya pakaian khusus pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah

4. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Proses pelayanan perizinan secara prosedurnya memiliki persyaratan administrasi dan teknis, persyaratan aministrasi dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dan kelengkapannya di ceklist oleh petugas sedangkan untuk persyaratan teknis yakni untuk izin yang memiliki dampak terhadap lingkungan akan dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dari dinas terkait, yang mennetukan izin dapat diterima atau ditolak, setelah izin dikeluarkan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas terkait sesuai bidang izin.
Adapun capaian program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Honorium Tim Teknis proses perizinan
b. Honorium Tim Penertiban Perizinan Lintas Sektoral
Adapun indikator capaian program yang diharapkan yakni :
a. Terwujudnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Terlaksananya pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan
c. Terwujudnya pembinaan pengawasan terhadap usaha yang memiliki izin dan yang belum ada
d. Terselenggaranya koordinasi antar dinas terkait
e. Terlaksananya pemahaman pelaksanaan perizinan sesuai dengan tufoksi masing-masing SKPK
f. Terwujudnya kesejahteraan bagi aparatur

5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Arah kebijakan dari program tersebut adalah dalam upaya mendukung implementasi pedoman, acuan tentng perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun capaian program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Publikasi peraturan perundang-undangan
Indikator hasil yang diharapkan untuk capaian program adalah :
a. Tersosialisainya publikasi peraturan perundang-undangan melalui brosur. Leaflet, stiker, banner
b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan melalui sosialisasi media massa dan media cetak
c. Bertambahnya masyarakat yang mengurus izin dengan publikasi
d. Terlaksananya pelayann perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Untuk mewujudkan sistem informasi pelayanan perizinan yang mudah, murah, dan cepat diperlukan suatu perangkat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat dalam mencari tahu informasi tentang pelayanan perizinan yang meliputi syarat, biaya, waktu yakni melalui akses internet dan Hand Phone (HP).
Adapun capaian program dilaksanakannya melalui kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut :
1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Maka dari itu indikator hasil dari program ini diharapkan adalah :
a. Terwujudnya pemasangan jaringan website Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
b. Meningkatnya keinginan masyarakat dalam mengurus perizinan usaha
c. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
d. Terpenuhinya media informasi perizinan melalui internet

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program tersebut adalah salah satu program acuan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan terkait langsung dengan misi Kabupaten Aceh Tengah untuk program ini, dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah
Pengukuran capaina program melalui indikator hasil yang diharapkan yaitu :
a. Terwujudnya pelaksanaan tugas yang terarah dalam rangka pelayanan perizinan
b. Tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah secara terarah
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Sehubungan dengan strategi peningkatan investasi di Kabupaten Aceh Tengah langkah awal yang ditempuh adalah melalui peningkatan promosi daerah dan kerjasama investasi oleh Pemerintah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dengan sararan cetak buku data Potensi Unggulan Kabupaten Aceh Tengah yang terangkum secara skala nasional.
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan Investasi Pemerintah daearh dalam dunia usaha, dengaq sasaran:
- Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
- Keikutsertaan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pameran skala Nasional
9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Untuk memudahkan Pemerintah dan pihak investor melakukan investasi di daerah diperlukan acuan mengenai role map daerah sebagai data awal keputusan investasi. Penciptaan iklim yang kondusif serta penguatan data dan informasi mengenai daerah tujuan investasi merupakan syarat penting dalam berimvestasi. Oleh karena itu pemetaan secara geografis, kesesuaian potensi investasi bagi masing-masing daerah serta aturan-aturan yang memuat mengenai investasi dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal daerah.
Adapun kegiatan yang dicapai adalah;
- Tersusunnya Buku Rencana Umum Penanaman Modal Kapupaten Aceh Tengah.
- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Aceh Tengah.
- Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tengah.

10. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Tengah perlu dibukukan melaui sebuah kajian mengenai potensi-potensi sektoral yang ada. Hasil kajian atau penelitian ini nantinya akan dijadikan referensi bagi Pemerintah, Investor dan stakeholder dalam melaksanakan investasi.


BAB IV
PENUTUP


Rencana Kerja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Aceh Tengah “Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil dan Sejahtera”. Rencana Kerja Tahun 2019 ini mengacu pada dokumen Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 –2022.
Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

Takengon, 23 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

 

RIDWAN BANTACUT, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19590104 198607 1 001

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32